mengkaji Undang - Undang intelejen Negara

Ilmispi Sulawesi Barat

Ikatan lembaga ilmispi ( ikatan lembaga mahasiswa ilmu sosial dan politik se indonesia) khususx korda wilayah IV sulawesi barat berpendapat lain tentang intelejen negara yang selama ini jd pemberitaan melalui media dan pembicaraan di mana-mana tentang kedodoran beberapa kasus atau masalah yang ada di NKRI .
Menurut korda ilmispi wil IV Sulawesi Barat Terkadang mengakui bahwa anggaran untuk sebuah intelejen memang sangatlah besar bahkan mencapai trilyun tapi apakah kewenangan itu sepenuhnya diberikan,? saya rasa tidak kata korda ilmispi sulbar
Tidaklah mungkin seorang intelejen negara bisa menangkap pelakunya ,sebuah contoh paling terkecil ada pencuri ayam tidaklah mungkin dia bisa menangkap karena kewenangan itu tidak ada bahkan mereka harus melapor dulu atau konsultasi dengan kepolisian .
Saya rasa jalan terbaik memberikan kewenangan sepenuhnya intelejen untuk dapat menjalankan sebuah keintelannya karena intelejen mempunyai aturan dan aturan itu tidak boleh di langgar karena ada undang-undang yang mengatur jangan sampai mereka melanggar maka intelejen baru bisa dikatakan salah ...
Ilmispi sulbar mengharapkan kepada DPR RI bagian undang-undang agar dapat mengkaji kembali undang-undang tersebut karena jangan sampai masyarakat mengangap ternyata BIN punya perpolitikan atau berpihak terhadap salah satu pihak .
Hasil pantauan ilmispi dan melihat undang-undang ke intelejenan bahwa intelejen berpihak pada negara dan menjaga NKRI bukan berpihak pada salah satu partai ,presiden dan rakyat akan tetapi menjaga kesatuan dan persatuan di negara yang kita cintai ini . .